Banding Administratif dan Keimigrasian
Penolakan visa, perintah deportasi, izin, tuntutan terhadap negara
Banding Administratif dan Keimigrasian
Keputusan instansi pemerintah, mulai dari penolakan perpanjangan visa atau perintah deportasi hingga pencabutan izin, dapat digugat. Hukum Korea menyediakan banding administratif ke tribunal dan gugatan di pengadilan tata usaha negara, tetapi masing-masing memiliki tenggat pengajuan yang singkat.
Kami menangani gugatan tata usaha negara, banding administratif, pengaduan konstitusional, sengketa izin dan lisensi, tuntutan ganti rugi negara, serta perkara disiplin pegawai negeri.
Perkara yang kami tangani
Gugatan tata usaha negara
Pengaduan konstitusional
Banding administratif
Pencabutan izin dan lisensi
Tuntutan ganti rugi negara
Tindakan disiplin terhadap pegawai negeri
Kepatuhan terhadap regulasi
Yang perlu diketahui warga negara asing
Keputusan keimigrasian seperti penolakan perpanjangan, penolakan perubahan status, perintah deportasi atau larangan masuk merupakan keputusan administratif. Keputusan itu dapat dibanding, tetapi pada umumnya dalam 90 hari sejak pemberitahuan.
Dalam beberapa kasus, perintah deportasi dapat ditangguhkan selama banding berjalan. Permohonannya harus diajukan segera.
Denda dan pengaturan keberangkatan sukarela memiliki akibat jangka panjang bagi masuk kembali ke Korea. Mintalah nasihat sebelum menyetujui apa pun di kantor imigrasi.
Sidang berlangsung dalam bahasa Korea. Kami menyiapkan dokumen dan mewakili Anda sehingga Anda tidak perlu hadir sendirian.
Pertanyaan yang sering diajukan
Bisa. Penolakan itu adalah keputusan administratif yang dapat dibawa ke komisi banding administratif atau pengadilan tata usaha negara dalam 90 hari. Alasan yang tercantum dalam keputusan menentukan strateginya.
Segera. Keberatan tertulis kepada Menteri Kehakiman harus diajukan dalam tujuh hari, lalu dapat diikuti gugatan dengan permohonan penangguhan pelaksanaan. Hubungi kami pada hari Anda menerima perintah tersebut.
Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa suatu undang-undang atau tindakan negara melanggar hak-hak dasar Anda, yang tersedia setelah upaya hukum lain ditempuh. Ini adalah prosedur khusus dengan tenggat yang ketat.
Bisa, atas kerugian akibat perbuatan melanggar hukum pejabat publik, dengan syarat asas resiprositas dengan negara asal Anda menurut Undang-Undang Ganti Rugi Negara.
Halaman ini memberikan informasi umum tentang hukum Korea dan bukan nasihat hukum. Hasil bergantung pada fakta setiap perkara. Konsultasi berbayar dan dilakukan dalam bahasa Inggris atau dengan juru bahasa.